Kemiskinan di Aceh bukan sekedar cerita tapi realita, begitu juga korupsi di Aceh bukan hanya ocehan basa-basi, tapi terjadi secara sistemik dengan modus yang semakin berani.
Tidak dapat dipungkiri, bahwa penyumbang terbesar terjadinya kemiskinan di Aceh, adalah praktek korupsi sistemik yang melibatkan para petinggi negeri memonopoli seluruh sumber-sumber ekonomi rakyat serta perencanaan pembangunan Aceh yang tidak tepat sasaran dan salah urus.
Pihak lain pemberi kontribusi terjadinya kemiskinan di Aceh, adalah maraknya terjadi penghianatan dan rendahnya harga diri aparat penegak hukum. Alih-alih menyelamatkan uang rakyat, malah terjadi kesepakatan jahat untuk merampok.
Gurita korupsi yang melibatkan segelintir orang pengambil keputusan, hampir terjadi disemua sektor diantaranya institusi Dinas PU Bina Marga, menjadi pemasok terbesar praktek korupsi yang diduga kuat melibatkan unsur pimpinan di institusi tersebut dan pengusaha yang juga berperang sebagai calo proyek berinisial Mr. R.
Didapat informasi akurat seluruh program Multi Year, pengusaha/calo Mr. R menguasai seluruh kegiatan konsultan dengan nilai proyek 74 Milyar.
Kemudian Mr.R juga mendapat kepercayaan dari sang God Father untuk membagi-bagi proyek Multi Year, dengan fee dimuka.
Sepak terjang Mr.R juga merambah hingga ke Bank Aceh, dimana seluruh pembangunan infrastruktur Bank dalam rangka pengembangan Bank Aceh, dikuasai oleh Mr.R. Bahkan terdengar keresahan diinternal Bank Aceh, akibat prilaku Mr.R yang mulai campur tangan urusan penempatan jabatan di Bank Aceh, termasuk diantaranya rencana Mr. R untuk mengganti Dirut Bank Aceh oleh pejabat dari lingkungan internal.
Nampaknya sang God Father masih belum puas atas hasil yang didapat, sehingga memerintahkan Mr. R untuk mentake over pengadaan katering di RSUZA
Disisi lain telah tercium aroma kejahatan korupsi dalam pembelian 3 unit KM Aceh Hebat oleh Pemerintah Aceh. Menjadi menarik dalam persoalan pembelian KM Aceh Hebat dengan dana sebesar 378 Milyar, proses lelang proyek melalui mekanisme PL, bahkan didapat informasi bahwa bapak Gubernur Aceh awalnya mencari sendiri dibeberapa galangan kapal, dalam rangka pembelian KM Aceh Hebat. Bagaimana mungkin bisa terjadi perbedaan signifikan dalam soal waktu dan harga KM Aceh Hebat pesanan Pemerintah Aceh dikerjakan selama 10 bulan harga 175 Milyar, dengan Kapal yang sama pesanan pemerintah pusat dikerjakan selama 22 bulan dengan harga 99 Milyar.
Nampaknya mulai tercium aroma markup pembelian KM Aceh Hebat yang diduga juga kapal bekas. Belum lagi penempatan pejabat di institusi “basah”, amat terlihat praktek nepotisme dalam rangka memuluskan perampokan uang rakyat. Menjadi pertanyaan yang tidak sulit untuk dijawab, ketika Gubernur Aceh banyak menempatkan pejabat PLT di Dinas-Dinas yang memiliki anggaran “gemuk”.
Hal ini bukan disebabkan oleh krisis pejabat berkualitas di Aceh, tetapi karena dibutuhkan pejabat dengan loyalitas tegak lurus ke atas.
Di mana dan ke mana Gubernur Aceh, ketika praktek korupsi marak terjadi, kemudian siapa yang dimaksud God Father yang mengendalikan Mr.R.
Pertanyaan selanjutnya mengapa jajaran aparat penegak hukum seakan bersikap sebagai penonton dari kejahatan yang sedang berlangsung di depan mata mereka.
Semua pertanyaan di atas, sesungguhnya tidak layak ditanyakan. Tapi sebagai orang timur, rasanya kurang elok ketika harus terlalu transparan. Terpenting diketahui bahwa semua informasi tentang persoalan korupsi di Aceh, adalah fakta yang harus diungkap oleh aparat hukum, jika tidak ingin dicap sebagai bagian dari komplotan rampok kerah putih yang berlindung dibalik kekuasaan.
Menyikapi peristiwa demi peristiwa ketamakan pejabat di Aceh, rakyat Aceh menyampaikan pesan moral yang singkat yaitu “time is over” Bapak Gubernur”.
Sri Radjasa Chandra
*Pemerhati Aceh, aktif sebagai penulis yang menyorot pembangunan Aceh*
