Sejauh mata memandang, ladang nan luas terbentang seolah tak memiliki ujung, begitulah karunia Allah Subbahana wa Ta’ala yang diberikan kepada Aceh, tanah yang subur, hasil alam melimpah dan sejarah masa lalu yang hebat. Kita harus jujur, bahwa dahulu hanya dengan pinang dan minyak nilam, ureung chik (orang tua) di Aceh mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi.
Tanda lain bahwa Aceh adalah daerah yang kaya dan jauh dari kemiskinan, dibuktikan melalui sumbangan rakyat Aceh kepada Indonesia yang kala itu baru saja merdeka. Tetapi kepiluan hari ini saat badai kemiskinan menerpa Aceh, meluluhlantakkan tata kelola pemerintahan, membuat kondisi rakyat kian terhimpit, sebagai isyarat bahwa Aceh telah mengalami proses salah urus yang sangat akut.
Tidak sulit untuk mengurai benang kusut persoalan kemiskinan di Aceh jika menggunakan pendekatan nurani yang bersih dan tidak perlu menggunakan teori ekonomi yang rumit.
Penyumbang terbesar kemiskinan di Aceh ternyata dari elit Aceh sendiri, terutama yang bercokol di eksekutif dan legislatif.
Perebutan dana APBA dalam setiap tahun anggaran, merupakan potret keseharian perilaku elit yang sama sekali tidak menghiraukan etika sosial dan moral.
Akibat dari ketamakan elite di kedua kubu tersebut, berdampak fatal karena gagalnya penyerapan anggaran yang sejatinya merupakan hak rakyat. Konflik alokasi dana APBA, merupakan pintu masuk para koruptor di kedua kubu untuk menjarah hak rakyat. Di sisi lain kedua kubu yang berkonflik, memelihara kelompok oligarki sebagai perpanjangan tangan demi menggoalkan niat korupsi.
Tidak sulit untuk membongkar political will penguasa di Aceh yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Dalam penyusunan APBA yang kerapkali dibajak oleh “penumpang gelap”, dapat dicermati skema APBA pada paska damai, selalu terjadi diskriminasi alokasi anggaran disektor pertanian, perkebunan dan perikanan/kelautan.
Bagaimana mungkin pembangunan akan tepat sasaran kepada rakyat, sementara lebih 75 persen rakyat aceh hidupnya bertumpu di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.
Predikat kemiskinan yang menerpa Aceh perlu diluruskan demi menjernihkan persoalan yang sesungguhnya terjadi.
Sejatinya Aceh tidak miskin, tetapi telah dimiskinkan secara sistematis oleh elit Aceh sendiri. Sekaranglah saatnya seluruh elemen di Aceh peduli dalam rangka melakukan koreksi total terhadap kinerja pemerintahan Aceh dan mendukung penuh kerja-kerja penegakan hukum, agar tidak larut menjadi penyumbang kemiskinan di Aceh lagi. Persoalan kesejahteraan rakyat Aceh menjadi tanggung jawab kita semua, karena kalau bukan kita siapa lagi.
Sri Radjasa Chandra
*Penulis berdomisili di Jakarta, saat ini aktif menyorot pembangunan Aceh*
