Terima Laporan AMM-SAKA, Komisi II DPRA Akan Gelar RDP Terkait Sengketa PT Laot Bangko

ACEHTREND.COM, Subulussalam – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Irpanussir, memastikan akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra Komisi II terkait penyelesaian sengketa PT Laot Bangko dengan masyarakat di Kota Subulussalam.

Irpanussir mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sada Kata atau AMM-SAKA dalam sebuah pertemuan di Ruang Komisi II DPRA, Selasa (2/3/2021).

“Prinsipnya kita minta hak-hak masyarakat diselesaikan dulu, jika mau lanjut silakan, tetapi selesaikan dulu masalah yang ada,” kata Irpanussir saat dikonfirmasi aceHTrend, Rabu (3/3/2021).

Hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit yang berdiri sejak tahun 1986 itu sudah berakhir masa izinnya pada 31 Desember 2019 lalu turut menjadi pertanyaan Komisi II terkait sejauh mana sudah proses pengurusan perizinan perusahaan tersebut.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Tim Pokja yang dibentuk khusus oleh Wali Kota Subulussalam terkait HGU PT Laot Bangko melalui ketuanya, M Yakub, baru-baru ini menyatakan bahwa Kanwil BPN Provinsi Aceh telah mengeluarkan rekomendasi kepada PT Laot Bangko yang selanjutnya untuk diajukan ke Kementerian ATR/Kepala BPN RI.

Menanggapi hal tersebut, Irpanussir berjanji akan menanyakan secara langsung perihal tersebut kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Aceh dalam agenda RDP nanti.

“Dalam waktu dekat kita akan lakukan RDP, kita tanyakan dulu ke BPN betul atau tidak, jika betul tentu kita minta izin pimpinan dulu untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat,” ujar politikus PAN itu.

Lebih lanjut, Irpanussir mengapresiasi langkah yang dilakukan AMM-SAKA terkait penyelesaian sengketa antara PT Laot Bangko dengan masyarakat.[]