ACEHTREND.COM,Banda Aceh- Ketua DPP Partai Daerah Aceh (PDA) Teungku Muhibushabri A Wahab atau lebih akrab disapa Abi Muhib, menyebutkan salah satu syarat agar lahirnya kebijakan Pemerintah Aceh yang pro dayah dan syariat Islam, orang- orang dayah harus ada di dalam parlemen.
Hal itu disampaikan oleh Abi Muhib, Jumat (5/3/2021) pada kegiatan “Peh Tém Aktivis Dayah” yang diselenggarakan oleh Rabithah Thaliban Aceh (RTA) yang mengangkat tema siyasah Islam.
Di dalam diskusi tersebut mantan anggota DPRA itu menyebutkan, tidak mudah memperjuangkan berbagai hal untuk melahirkan kebijakan daerah yang memberikan ruang lebih besar kepada eksistensi dayah dan syariat Islam.
Banyak hal yang harus dimiliki oleh kalangan dayah, bila memiliki cita – cita tersebut.
“Kalau kalangan dayah tidak ada di parlemen maka jangan harap ada kebijakan yang pro dayah dan pro Syari’at Islam,” ujar Abi Muhib.
Sementara itu, Hasanuddin, M. Ed, Mudir Dayah Mini Aceh, pada kesempatan itu memberikan respon bahwa dunia politik harus disiapkan secara matang kepada santri dayah. Oleh karena itu, sebelum santri diajarkan fiqh siyasah, terlebih dahulu dibekali dengan pendidikan akhlak yang kuat.
“Supaya ketika terjun ke dunia politik santri sudah bisa tahan menghadapi tantangan, dan tetap tampil sebagai pribadi yang baik. Mampu memberikan keteladanan bagi masyarakat,” ujar Teungku Hasanuddin yang akrab disapa Tu Sudan.
Dengan kuatnya akhlak yang baik, maka seorang santri ketika berpolitik praktis akan senantiasa berjuang untuk kepentingan umat. Juga akan jauh dari perilaku yang menyimpang seperti perilaku korupsi dan kebijakan yang tidak memihak rakyat.
Peh Tem Aktivis Dayah yang dimoderatori oleh Ketua 1 RTA T. Zulkhairi menghadirkan sejumlah narasumber seperti Tgk Muhibushabri A. Wahab, Azhari, M.Si selaku Sekretaris Dinas Dayah Aceh, Ketua RTA Tgk. Marbawi Yusuf, dan sejumlah orang lainnya.
