Oleh Badiul Hadi*)
Desa merupakan arena pertarungan sosial, ekonomi, dan politik. Terlebih dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dibarengi kewajiban pemerintah mangalokasikan anggaran dari APBN ke Desa. UU Desa telah menjadikan desa magnet dengan daya begitu besar, menarik perhatian publik.
Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Keuangan, dalam...
Oleh: Nia Deliana*
Perempuan berjilbab dalam dunia olahraga adalah minoritas. Kaum Minoritas dilindungi haknya dalam undang –undang Indonesia dan hukum internasional. Pihak yang merampas hak minoritas terikat dengan sederetan hukuman penjara. Harusnya, narasi inilah yang melindungi hak berjilbab Miftahul Jannah, seorang Judoka dengan cacat penglihatan yang bertanding mewakili Indonesia...
Inilah saatnya bagi Kawasan Ekonomi Khusus, KEK Pantai Barat Selatan. Ada lebih dari cukup alasan bagi gagasan ini diwujudkan. Pertama, kawasan ini memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat melimpah, mulai dari komoditas kehutanan, pertanain, perkebunan, kelautan dan kemaritiman, perdagagnan, energi, hingga kepariwisataan. Lengkap. Semua modalitas ini perlu dikelola dan...
Oleh Azhar
Di tahun politik 2018-2019, pohon menjadi subjek kampanye caleg di batang pohon. Kejadian ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Aceh. Pelaku tebar paku di pohon ini gampang dikenali, karena mereka meletakkan poster wajah mereka di pohon. Inilah para pelaku tebar paku di pohon, pemasangan poster...
Oleh: Baihaqi*
Menurut Undang - Undang Tentang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007, defenisi bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,...
Oleh Teuku Iskandar Syafei, SH, MH.*)
“kebenaran materil/substantif perlu ditegakkan melalui prosedur atau mekanisme formil yang benar pula”
Keinginan mantan narapidana yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif ternyata harus terhalang oleh ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tepatnya PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPD dan PKPU Nomor...
Oleh Fajri *)
Dua tahun menjelang pemilihan presiden 2019 suhu politik memanas. Walau belum ada kandidat calon presiden resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Namun kalangan masyarakat yg merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah saat ini, melakukan berbagai upaya agar pada pemilu berikutnya pemerintah saat ini tumbang. Dengan harapan hadirnya pemerintahan...
*)Oleh Hesphynosa Risfa, S.H., M.H.
Sejak berlakunya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Pemerintah Pusat banyak memberikan kekhususan bagi Aceh. Di antaranya penerapan Syariat Islam, pemberian dana otonomi khusus, pengakuan lembaga-lembaga adat, dan masih banyak lagi kekhususan lainnya. Namun hal yang paling menarik dalam perspektif politik...
Oleh Nurlina*)
Kita berhentikan sejenak kemarahan kita di Aceh karena faktor perbedaan politik. Mengapa, ini karena cara pandang lama, yang dahulu kita sebut Jakarta sentris, sudah kambuh lagi.
Dalam pandangan Jakarta sentris, Aceh tidak perlu diistimewakan, apalagi di-spesialkan alias dikhususkan. Aceh mestinya sama dengan daerah-daerah lain.
Pandangan inilah...
Oleh: Muslim Budiman Madat*)
Problem utama dan nyata Aceh hari ini adalah kemiskinan. Data per Maret 2018 dari BPS, jumlah penduduk Miskin di Aceh sebesar 839 ribu orang 15,97 persen jauh di bawah angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,8%. Dengan persentase tersebut, Aceh menjadi termiskin di Sumatera dan menduduki peringkat...
