fbpx
Oleh Jasiran* Aceh merupakan salah satu daerah kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan setempat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir...
By : Toni Ervianto*) The government will continue to hand out the death sentence to big players in drug trafficking world despite criticism from foreign countries and human rights activists, arguing that consistency in law enforcement is the key to success in curbing the distribution of drugs. Attorney General M...
Irwandi Yusuf berpotensi menjadi pahlawan hukum. Kok bisa?! Kabar KPK menjadwalkan pemanggilan Irwandi Yusuf sebagai saksi terkait kasus korupsi pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang tahun anggaran 2011 dengan tersangka mantan Bupati Bener Meriah, Provinsi Aceh, periode 2012-2017 Ruslan Abdul Gani menjadi kesempatan besar bagi Irwandi Yusuf untuk...
Oleh : Arif Rahman*) Bakal calon Gubernur Aceh, Tarmizi A Karim mendaftar ke kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Aceh dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (DPD HANURA) Aceh, Selasa (19/4). Bekas Pj Gubernur Aceh itu datang bersama tim relawannya. Rombongan disambut Sekretaris DPW PAN Aceh,...
By : Jelita Chantiqa *) The government will form a joint team to verify mass graves believed to contain the bodies of victims of the 1965 mass killings. The team will follow up on a report from activists on the  locations of the mass graves. Chairman of the 1965 Murder...
By Ananda Rasti* Through the Special Autonomy (otsus) scheme for Papua and Aceh, central government has allocated dozens trillion Rupiah to accelerate the development and increase the welfare of the society. According to Act No. 11/2006 about Aceh Governance, Rp 42 trillion has been received by Aceh during 2008 ...
Sebagai penangkal korupsi tentunya jaminan hukum atas hak memperoleh informasi dan transparansi merupakan alat kontrol menekan upaya penyelewengan kekuasaan dan bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme. UU KIP diharapkan mampu mengubah administrasi publik dengan budaya birokrasi yang tertutup untuk lebih terbuka dan transparan. Oleh karena itu Komisi Informasi, di Aceh khususnya...
Oleh Almira Fadillah* Dominasi kekuatan politik lokal Aceh telah berlangsung sejak terbitnya PP No. 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh dan digelarnya pemilu tahun 2009 yang telah mengakomodir partai politik lokal. Secara berturut-turut, Partai Aceh (PA) yang dianggap merepresentasikan aspirasi politik eks GAM memenangkan pemilu legislatif...
Oleh Zulfahmi Hasman Assalamualaikum Wr. Wb. Maaf sebelumnya jika salam saya mengusik hati bapak, selayaknya sebagai seorang kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sudah sepatutnya saya memberikan salam di awal surat ini saya tuliskan, karena itu merupakan suatu khazanah nilai di dalam Islam agar mengawali salam, untuk saling menyapa dengan yang lainnya....
Oleh Agussyahril, S. pd Batasan karakter memang sulit ditentukan. Menurut Sigmund Freud, character is a striving system with underly behaviour, artinya sebagai kumpulan tata nilai yang mewujud dalam suatu sistem daya dorong yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku, yang akan bisa ditampilkan secara mantap. Karakter merupakan watak, tabiat, akhlak, atau...